MANADOTRIBUNE.COM, MEDAN– Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat peran guru sebagai garda terdepan dalam mencegah penyebaran paham kekerasan di kalangan pelajar.
Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan literasi digital berbasis moderasi yang melibatkan ratusan tenaga pendidik di Sumatera Utara.
Kegiatan yang digelar Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Utara bersama BNPT itu berlangsung di Andaliman Hall, Medan, Selasa hingga Rabu (20–21 Oktober 2026). Pelatihan diikuti lebih dari 250 peserta yang terdiri atas guru SMA, MA, SMP, MTs, serta ustaz dan ustazah pondok pesantren se-Sumatera Utara.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya membentengi generasi muda dari paparan propaganda kekerasan, intoleransi, ujaran kebencian, hingga paham radikal yang dapat menyebar melalui media sosial, video pendek, dan grup percakapan digital.
Ketua FKPT Sumatera Utara, Prof. Arifuddin Muda Harahap, berharap keterlibatan guru dalam kegiatan tersebut dapat membantu menekan potensi kekerasan dan ekstremisme di lingkungan pelajar.
Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi BNPT, Irjen Pol Wawan Ridwan, menegaskan bahwa guru memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter, menanamkan nilai kebangsaan, serta menjadi teladan bagi peserta didik.
Menurutnya, peran tersebut semakin penting karena proses belajar anak saat ini tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui berbagai platform digital yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.
“Bapak dan Ibu membentuk karakter, kemudian juga menanamkan nilai kebangsaan dan menjadi teladan,” kata Wawan.
Ia menjelaskan, kemudahan mengakses dan menyebarkan informasi melalui internet memberikan banyak manfaat. Namun, ruang digital juga dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyebarkan propaganda, disinformasi, ujaran kebencian, intoleransi, serta ajakan yang mengarah pada radikalisme dan terorisme.
Wawan menyebutkan, hasil riset BNPT di Sumatera Utara menunjukkan internet dan media sosial menjadi saluran dengan tingkat keterpaparan tinggi terhadap ekstremisme berbasis kekerasan. Kondisi tersebut, menurutnya, berkaitan dengan rendahnya literasi digital.
Ia juga mengingatkan bahwa anak-anak yang merasa terasing, kurang mendapat perhatian, atau tidak didengar di lingkungan sekitarnya berpotensi menjadi sasaran pesan-pesan yang menawarkan rasa diterima dan memiliki kelompok.
Dalam pemaparannya, Wawan mengutip hasil penyelidikan Densus yang menunjukkan sekitar 740 anak di 26 provinsi telah terpapar ideologi kekerasan, dengan sekitar 300 anak di antaranya terpapar melalui jaringan. Berdasarkan komunikasi dengan pihak intelijen Densus, ia memperkirakan jumlah sebenarnya dapat melampaui 4.000 anak.
Ia turut menyinggung sejumlah peristiwa di SMA 72 Jakarta, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat yang memperlihatkan adanya paparan ideologi kekerasan serta perilaku meniru konten dari dunia digital. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua peristiwa tersebut berkaitan dengan jaringan terorisme.
Untuk mencegah meluasnya paparan tersebut, Wawan menyampaikan tiga pesan kepada para guru.
Pertama, guru harus menjadi teladan dalam menggunakan media sosial, termasuk dalam menyikapi perbedaan pendapat dan keberagaman. Kedua, guru perlu menjadi pendengar yang baik serta peka terhadap perubahan perilaku siswa, seperti mulai menarik diri dari pergaulan atau menunjukkan sikap memusuhi teman.
Ketiga, guru didorong menjadi produsen pesan positif di ruang digital dengan menyebarkan nilai perdamaian, toleransi, dan kebinekaan.
Menurut Wawan, pendekatan pencegahan tidak cukup hanya dengan memberikan larangan. Guru juga perlu membangun komunikasi yang terbuka agar siswa merasa didengar, memperoleh pendampingan, dan mampu menyaring informasi yang diterima.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara melalui Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik, Emir Mahbob Lubis, S.STP., M.AP., mengapresiasi BNPT dan FKPT Sumatera Utara atas penyelenggaraan pelatihan tersebut.
Ia menilai literasi digital berbasis moderasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat wawasan kebangsaan sekaligus mencegah berbagai ancaman terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Emir menyoroti perubahan karakter ancaman yang tidak selalu hadir dalam bentuk fisik. Perkembangan ruang digital memang memudahkan masyarakat memperoleh pengetahuan, tetapi pada saat yang sama membuka peluang penyebaran radikalisme, ekstremisme berbasis kekerasan, narasi kebencian, dan propaganda yang dapat merusak toleransi.
Siswa dan remaja, lanjutnya, merupakan kelompok yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu tinggi dan sedang berada dalam proses pencarian jati diri. Karena itu, guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan membentuk karakter moral dan pandangan hidup peserta didik.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengajak peserta memahami persoalan literasi digital dalam konteks persaingan global dan pembentukan karakter generasi muda.
Menurut Sugiat, persaingan antarnegara tidak hanya berlangsung dalam bidang ekonomi, energi, pangan, dan kekuatan militer, tetapi juga melalui upaya memengaruhi cara berpikir masyarakat.
Ia mengangkat pemikiran Antonio Gramsci mengenai hegemoni untuk menjelaskan bahwa pengaruh dan penguasaan dapat berlangsung bukan hanya melalui paksaan, melainkan juga melalui pembentukan cara pandang dan penerimaan terhadap suatu gagasan.
Dalam konteks tersebut, Sugiat menilai pertarungan informasi dan narasi dapat menjangkau ruang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari sekolah, rumah, keluarga, hingga perangkat digital yang digunakan anak-anak.
Ia mengingatkan, konten yang dikonsumsi secara berulang dapat memengaruhi cara anak memandang kekerasan, menyikapi perbedaan, dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.
Karena itu, literasi digital perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam menjaga karakter generasi muda sekaligus memperkuat kesadaran kebangsaan.
Sugiat juga mengingatkan agar generasi muda tidak terjebak dalam pola pikir yang mengutamakan kesenangan pribadi tanpa memperhatikan nilai dan tanggung jawab sosial.
“2045 bukan Indonesia Emas lagi, mungkin Indonesia Cemas,” ujarnya.
Ia menegaskan, pelatihan tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai kegiatan formalitas, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama menghadapi arus informasi dan konten digital yang berpotensi merusak karakter generasi muda.
“Bukan sekadar sebuah acara yang penuh formalitas, tapi ada semangat melawan segala macam serbuan-serbuan informasi, serbuan-serbuan konten yang bisa merusak generasi muda kita. Dan itu sesungguhnya mencemaskan bagi masa depan bangsa ini,” tutup Sugiat.
Melalui pelatihan tersebut, BNPT dan FKPT Sumatera Utara berharap para pendidik semakin siap menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Guru diharapkan tidak hanya menjadi penyampai ilmu di ruang kelas, tetapi juga menjadi pendamping, teladan, dan benteng pertama bagi pelajar dalam menghadapi paparan paham kekerasan di dunia maya.(ADO)
