MANADOTRIBUNE.COM – Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) AGN Sulawesi Utara secara tegas menyatakan mendukung langkah Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya.
Penegasan ini diutarakan Tommy Sampelan, SE dan Aswin Lumintang, S.Sos selaku Ketua dan Sekretaris DPD KSPSI AGN Sulut kepada wartawan di Sekretariat DPD KSPSI AGN Sulut di jalan 17 Agustus Manado, Selasa (14/07/2026).
Pada kesempatan itu Sampelan mengatakan, korupsi dikategorikan sebagai ekstra ordinary crime dan sangat menyakiti hati rakyat. Sehingga komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi patut didukung oleh rakyat Indonesia termasuk buruh/pekerja.
“Pejabat tidak boleh sakiti hati rakyat, apalagi dengan adanya praktek korupsi. Sebab baik anggaran dan fasilitas yang mereka dinikmati berasal dari uang rakyat. Dan kami mendukung penuh sikap tegas Presiden Prabowo untuk berantas korupsi,” tegas Sampelan, mantan Ketua Senat Mahasiswa era tahun 1995.
Mantan aktivis GMKI Manado ini juga mengajak elemen masyarakat dan mahasiswa untuk bersama memerangi korupsi.
“Negara kita besar secara geografis dan kaya raya sumber dayanya, tapi kenapa masih rakyat banyak yang miskin? Lapangan kerja terbatas, penghasilan kurang, terjadi PHK dan pengangguran meningkat. Penyebabnya karena praktek korupsi merajalela di mana-mana. Sumber daya kita dirampok oleh pengusaha-pengusaha hitam. Kini saatnya penggiat anti korupsi dan mahasiswa bersama-sama perangi korupsi,” ujar Sampelan dengan berapi-api.
Selanjutnya Aswin Lumintang, S.Sos menambahkan, organisasi KSPSI AGN Sulut akan menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah ini.
“Sikap kami tegas, mendukung program ‘bersih-bersih’ yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan Gubernur YSK untuk Sulawesi Utara supaya pembangunan berkelanjutan dan dinikmati oleh rakyat. Kami akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan,” tegas Aswin Lumintang yang masuk Dewan Penasehat PWI Sulut ini.
Aswin yang juga personel Pokdar Bhayangkara Sulut berharap institusi Kepolisian dan Kejaksaan tetap saling menunjang dalam memberantas berbagai kasus di tanah air.
Termasuk kasus korupsi, teroris dan kasus-kasus yang tergolong kejahatan luar biasa lainnya. ‘’Kami hanya mengingatkan. Jangan sampai kasus korupsi yang penanganannya melibatkan Kepolisian dan Kejagung menimbulkan gesekan dan dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk melemahkan kedua institusi hukum negara ini, ‘’ ujar Aswin yang juga pernah aktif di Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) baik di Manado maupun Sulut ini.
Aswin juga mengapresiasi kinerja Polda Sulut saat ini yang sangat akomodatif dan responsif terhadap berbagai persoalan terkait Kamtibmas.
‘’Hanya kami tetap mengingatkan agar tidak tebang pilih dalam menindaklanjuti setiap kasus yang dilaporkan masyarakat. Apalagi terkait kasus korupsi, tambang dan kasus-kasus lainnya yang menyita perhatian masyarakat, ‘’ ujar Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Sulawesi Utara ini.
