MANADOTRIBUNE.COM – Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP PPMI SPSI) Sulawesi Utara melalui Ketua, Aswin Donald Lumintang, S.Sos mengingatkan kepada Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE bahwa angka pengangguran di daerah ini sudah pada tahap mengkhawatirkan.
Aswin Lumintang kepada manadotribune.com, Kamis (13/8/2026), menegaskan bahwa pengangguran di Sulut sudah seharusnya mendapat perhatian serius dari Gubernur Sulut maupun Wali Kota/Bupati di Sulawesi Utara.
‘’Ingat, pengangguran bukan hanya mengartikan banyak warga Sulut yang tidak bekerja. Tetapi harus dilihat bahwa ini efek negatif ikutannya banyak. Misalnya berpotensi meningkatkan kriminalitas, akan menimbulkan banyak kerawanan sosial dan keamanan, ‘’ ujar Aswin mengingatkan, saat ditemui di Sekretariat KSPSI AGN Sulut, Jalan 17 Agustus, Kelurahan Bumi Beringin, Kota Manado.
Aswin mengatakan, pengangguran memberi makna bahwa pemerintah belum optimal dalam menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.
‘’Kan tugas pemerintah, di antaranya menyediakaan lapangan pekerjaan kepada rakyatnya, ‘’ ujar Kabid Media Hukum dan Humas FKPT Sulut ini.
Memang tidak dipungkiri, ada juga yang menjadi pengangguran, karena kesalahan sendiri. ‘’Pilih-pilih pekerjaan misalnya, ‘’ ujar Ketua Pokja Kesekretariatan dan Media Centre PKB GMIM ini.
Aswin juga memuji langkah Gubernur YSK yang melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan pada Rabu, (12/08/2026).
‘’Ini patut diapresiasi positif, karena telah berhasil memberikan beberapa solusi terkait ketenagakerjaan dan buruh pekerja di daerah ini, ‘’ ujar Wakil Ketua Komisi Multimedia GMIM ini.
Aswin Lumintang berharap, kepedulian Gubernur YSK terhadap kemajuan sektor ketenagakerjaan melalui penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK) bisa menjadi solusi yang tepat, sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Bonus demografi yang diperkirakan 70 persen merupakan angkatan kerja yang di dominasi oleh Generasi Z dan Milenial harus mampu dioptimalkan pemerintah pusat dan daerah.
Aswin mengatakan, kabarnya Gubernur juga telah mendorong adanya lapangan kerja baru serta menciptakan SDM yang unggul dan inklusif bagi anak muda.
Dalam pertemuan dengan Menaker juga terungkap, umumnya fasilitas dan peralatan di BLK Bitung sudah banyak yang rusak dan tidak up to date termasuk para instruktur yang harus memiliki sertifikasi kompetensi dalam mengajar.
Gubernur juga mendorong percepatan optimalisasi BLK Vokasi di Minahasa Utara melalui anggaran Pemerintah Pusat.
Ini satu di antara cara menurunkan angka pengangguran di Sulut serta menciptakan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja.
Dorong Penguatan Sektor Ketenagakerjaan
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK) kembali mendorong penguatan sektor ketenagakerjaan di daerah.
Kali ini, YSK menemui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk membahas kondisi ketenagakerjaan sekaligus kebutuhan program pelatihan bagi masyarakat Sulut yang belum bekerja.
Dalam pertemuan tersebut, YSK menyampaikan bahwa masih terdapat tenaga kerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi agar mampu terserap ke dunia kerja.
Menurutnya, pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah penting untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja dengan permintaan industri.
Salah satu perhatian Gubernur adalah kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) Bitung. Gubernur YSK menyampaikan bahwa infrastruktur serta peralatan penunjang pelatihan di sembilan workshop yang tersedia sebagian besar sudah mengalami kerusakan dan tidak lagi mengikuti perkembangan kebutuhan industri.
Padahal, animo masyarakat pencari kerja untuk mengikuti pelatihan di BLK masih sangat tinggi.
Kondisi tersebut membuat dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, dinilai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas pelatihan di Sulut.
Respons positif pun disampaikan Menteri Ketenagakerjaan. Ia mengapresiasi kunjungan YSK ke Kementerian Ketenagakerjaan dan menilai langkah tersebut menunjukkan kesungguhan Gubernur dalam menekan angka pengangguran di Sulawesi Utara.
Salah satu langkah yang disiapkan Kementerian Ketenagakerjaan yakni mempercepat optimalisasi BLK Minahasa Utara (Minut).
Infrastruktur dan peralatan pelatihan akan diselesaikan sehingga BLK tersebut ditargetkan sudah dapat beroperasi pada 2027.
Selain itu, Kemenaker akan menambah program pelatihan di BLK Bitung dan mengintegrasikannya dengan BLK Minut.
Dengan demikian, kapasitas serta cakupan pelatihan bagi pencari kerja di Sulut diharapkan semakin luas.
Menteri Ketenagakerjaan juga meminta Pemprov Sulut membangun kerja sama yang lebih erat dengan perusahaan-perusahaan industri terkait kebutuhan tenaga kerja.
Data kebutuhan tenaga kerja dari industri nantinya menjadi dasar bagi Kemenaker dalam menyiapkan program pelatihan yang lebih tepat sasaran.
“Pelatihan harus menjawab kebutuhan industri. Jangan sampai masyarakat sudah dilatih, tetapi kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” menjadi semangat yang mengemuka dalam pembahasan tersebut.
Kemenaker juga menyatakan komitmennya membantu Sulawesi Utara dalam mengoptimalkan BLK yang telah tersedia.
Penguatan fasilitas, program dan sinergi antarlembaga diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja lokal yang kompeten dan lebih mudah terserap pasar kerja.
Di sisi lain, Menaker turut meminta Pemprov Sulut memperkuat pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Sulawesi Utara.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh TKA memenuhi persyaratan sesuai ketentuan ketenagakerjaan, sekaligus memastikan keberadaan mereka memberikan manfaat melalui proses alih teknologi dan pengetahuan kepada pekerja lokal.
Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk Dirjen, staf ahli dan direktur terkait.
Sementara Gubernur YSK didampingi Asisten I, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulut serta Kepala BLK Bitung.
Pertemuan ini menjadi sinyal bahwa persoalan pengangguran di Sulut tidak hanya akan dijawab dengan membuka lapangan kerja, tetapi juga dengan mempersiapkan tenaga kerja lokal agar benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia industri.(MDL)
